• Selamat Datang dan terima Kasih telah mengunjungi di WEB SIDAToday Botodayaan
  • |
  • | AYO PATUHI PROTOKOL KESEHATAN, DALAM UPAYA PENCEGAHAN COVID-19 #jaga jarak #sering cuci tangan #Pakai Masker  |
  • |

Ketua KPK Dukung Pemda Terapkan E-Budgeting

SIDA Today 08 November 2017 11:14:31 WIB

Ketua KPK Agus Rahardjo pada acara Sarasehan Pemuda Desa di Sleman, Yogyakarta.

 

Yogyakarta  (SID Botodayaan) -  Ketua KPK Agus Rahardjo mendukung sepenuhnya keluarnya Keputusan Presiden yang menetapkan sistem e-budgeting diterapkan di daerah. Selain meningkatkan keterlibatan masyarakat, e-budgeting secara nasional juga akan mempengaruhi indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia di mata dunia.

“Keppres itu sangat baik dan KPK mendukung. E-budgeting akan memudahkan pengawasan, penggunaan, dan pengelolan keuangan daerah yang dialokasikan di APBD sehingga semakin efektif dan tepat sasaran,” kata Agus usai menjadi pembicara dalam sarasehan "Peran Pemuda untuk Desa" di Sleman, Jumat (27/10).

Penerapan e-budgeting di tingkat pemerintah daerah juga dinilai akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi penganggaran keuangan daerah oleh pemerintah dan DPR. Masyarakat bisa langsung mengakses dan mengkritik rencana pembangunan pemerintah. Dengan tingginya keterlibatan masyarakat, informasi soal anggaran daerah juga akan semakin transparan. Masyarakat dapat turut serta mengawasi keuangan daerah agar alokasinya tepat sasaran.

Selain itu, e-budgeting juga akan menghilangkan proses penunjukan langsung atas proyek pembangunan di daerah. Apalagi menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah, penunjukan untuk proyek daerah ini akan meningkat. “Dari e-budgeting semua proyek pembangunan akan ditetapkan melalui tender terbuka. Masyarakat yang sudah tahu besaran anggaran akan turut meminimalkan peluang korupsi,” lanjut Eko.

Ia yakin, jika penerapan e-budgeting berhasil di semua daerah maka pemborosan anggaran bisa ditekan sedini mungkin. Penyalahangunaan perizinan dan penegakan hukum yang selama ini menjadi momok bagi investor juga bisa dikendalikan. Hadirnya keterbukaan dan kemudahaan pengurusan izin ini akan meningkatkan IPK.

Saat ini IPK Indonesia di angka 37 dan ditargetkan pada 2019 akan menyamai Malaysia di angka 50. Skor ini diperoleh dari persepsi masyarakat atas risiko korupsi. Semakin tinggi skor artinya semakin rendah potensi korupsinya.

Sumber : GATRAnews  

Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar
 

Pencarian

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung

LURAH BOTODAYAAN

INFOGRAFIS 2025

PEMKAL BOTODAYAAN 2025

CAMPURSARI GUNUNGKIDUL

JADWAL SHOLAT INDONESIA

https://tafsirweb.com/jadwal-sholat

BOTODAYAAN CHANNEL

DOKUMENTASI

---------- TANGGAL ----------

Waktu di DI Yogyakarta: 18:52:18
Sabtu, 12 April 2025, minggu 15

- WAKTU INDONESIA BARAT -