Kalurahan Botodayaan

Terkait siapa saja badan publik di desa sebenarnya sudah tersedia di Peraturan komisi Informasi No. 1 tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.  Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 pasal 1 ayat (3) bahwa, Badan Publik di Desa itu meliputi: 

• Pemerintah Desa.
• Badan Permusyawaratan Desa.
• Badan Kerjasama Desa.
• Badan Usaha Milik Desa. 

Keempat badan tersebut di atas segala dokumen terkait dengan tugas dan fungsinya dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat, merupakan dokumen publik. 

Oleh sebab itu, keempat badan tersebut harus menginformasikan kepada masyarakat. Sebaliknya, masyarakat berhak mendapatkan informasi atas segala dokumen terkait dengan tugas dan fungsi keempat badan publik tersebut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat.