Kalurahan Botodayaan

Botodayaan (SID) - Pemerintah Kalurahan Botodayaan secara resmi menetapkan Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2026. Penetapan peraturan ini menjadi landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan warga selama Tahun Anggaran 2026.

APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 disusun secara partisipatif dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat, arah kebijakan pembangunan kalurahan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Lurah Botodayaan, Wasija, menyampaikan bahwa APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 merupakan instrumen penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Peraturan Kalurahan tentang APB Kalurahan Tahun Anggaran 2026 ini menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan di Kalurahan Botodayaan. Kami berkomitmen agar pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat,” ungkap Wasija.

Lebih lanjut, Lurah Botodayaan berharap seluruh perangkat kalurahan dapat melaksanakan APB Kalurahan dengan penuh tanggung jawab, serta mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawasi dan mendukung pelaksanaan program-program yang telah direncanakan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Kalurahan Botodayaan Nomor 6 Tahun 2025 ini, Pemerintah Kalurahan Botodayaan menegaskan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terbuka, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan demi terciptanya kesejahteraan seluruh warga.