Kalurahan Botodayaan

Botodayaan (SID) - Pemerintah Kalurahan Botodayaan melaksanakan Sidang Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Tahun Anggaran 2025. Sidang tersebut diikuti oleh Lurah Botodayaan, Pamong Kalurahan yang terdiri dari Carik, Kasi dan Kaur, serta Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) Botodayaan. Jumat, 09/01/2026.

Sidang dipandu langsung oleh Carik Botodayaan, Agung Priyatma Legawa, yang memaparkan laporan realisasi APBKal beserta kondisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Dalam pemaparannya, Carik menegaskan bahwa seluruh dana SiLPA masih tersimpan di Rekening Kas Kalurahan dan dapat dibuktikan melalui rekening koran yang telah dipaparkan dalam forum sidang.

“Seluruh dana SiLPA masih berada di Rekening Kas Kalurahan Botodayaan dan hal tersebut dapat dibuktikan melalui rekening koran yang kami paparkan,” jelas Agung Priyatma Legawa.

Lurah Botodayaan, Wasija, dalam sambutannya menyampaikan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang belum mencapai target sebagaimana perencanaan awal. Hal tersebut disebabkan oleh pelaksanaan kegiatan yang tidak sepenuhnya sesuai rencana, sehingga berdampak pada capaian realisasi anggaran.

“Kami menyadari masih ada beberapa kegiatan yang belum mencapai target karena pelaksanaannya tidak sesuai rencana. Ini menjadi bahan evaluasi agar ke depan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat lebih optimal,” ujar Wasija.

Sementara itu, Ketua Bamuskal Botodayaan, Suwadi, M.Pd., menyampaikan apresiasi atas kinerja Pemerintah Kalurahan Botodayaan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban APBKal Tahun 2025. Ia menilai bahwa penyelenggaraan pemerintahan kalurahan telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami mengapresiasi capaian Pemerintah Kalurahan Botodayaan. Secara umum pengelolaan APBKal Tahun 2025 telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tutur Suwadi, M.Pd.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Bamuskal Suwadi, M.Pd., juga memohonkan pamit kepada forum sidang terkait salah satu anggota Bamuskal, Mas Fitri, yang tidak dapat hadir karena saat ini tengah menjalani proses pekerjaan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sekaligus menyampaikan permohonan pengunduran diri yang bersangkutan dari keanggotaan Bamuskal.

“Kami memohonkan pamit kepada forum atas ketidakhadiran saudara Mas Fitri, yang saat ini sedang dalam proses pekerjaan di IKN Kalimantan Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, yang bersangkutan juga mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai anggota Bamuskal,” jelasnya.

Ketua Bamuskal berharap agar seluruh catatan dan masukan yang disampaikan dalam sidang pertanggungjawaban ini dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kalurahan Botodayaan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.

Dengan terselenggaranya sidang pertanggungjawaban ini, diharapkan tata kelola keuangan Kalurahan Botodayaan semakin transparan, akuntabel, dan mampu mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.