Kalurahan Botodayaan

Ingin Memecah SPPT PBB-P2? Ini Syarat dan Prosedurnya

Botodayaan (SID) - Pemerintah menginformasikan kepada masyarakat terkait permohonan pemecahan SPPT PBB-P2, yaitu proses administrasi untuk memisahkan satu SPPT atas satu objek pajak menjadi dua atau lebih SPPT yang berdiri sendiri. Proses ini biasanya dilakukan ketika terjadi pembagian tanah atau perubahan kepemilikan sebagian objek pajak.

Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain:

1. SPPT PBB-P2 asli tahun berjalan.

2. Fotokopi KTP pemohon atas objek yang akan diusulkan pemecahan.

3. Fotokopi sertifikat atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah. Jika belum memiliki sertifikat, dapat menggunakan surat keterangan dari kalurahan yang menyatakan luas tanah.

4. Mengisi formulir permohonan pemecahan SPPT.

5. Bukti pelunasan PBB-P2 hingga tahun berjalan.

6. Mengisi formulir SPOP yang dilengkapi sket denah lokasi seluruh objek.

7. Mengisi LSPOP bagi objek pajak yang terdapat bangunan.

Formulir permohonan pemecahan SPPT dapat diunduh melalui tautan yang telah disediakan. Diharapkan dengan adanya informasi ini, masyarakat dapat lebih memahami prosedur administrasi perpajakan sehingga proses pelayanan dapat berjalan lebih mudah dan tertib.